Medan, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam menggelar forum group discussion (FGD) bertema “Berdamai dengan Demokrasi: Arah Baru Inklusivitas Partai Islam di Indonesia dan Malaysia” pada Sabtu (24 Juli 2024). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, peneliti politik Islam, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengkaji dinamika transformasi partai-partai Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
Dr Elly Warnisyah Harahap Dosen PPI S2 dalam sambutannya menegaskan bahwa demokrasi tidak lagi dapat diposisikan sebagai entitas yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam. “Tantangan hari ini adalah bagaimana nilai-nilai keislaman dapat berkontribusi secara konstruktif dalam sistem demokrasi yang inklusif, bukan eksklusif,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan, para narasumber menyoroti perubahan strategi politik PKS yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pendekatan lebih moderat dan terbuka. PKS dinilai mulai mengedepankan isu-isu kebangsaan, kesejahteraan sosial, serta membangun koalisi lintas kelompok sebagai bagian dari upaya memperluas basis dukungan.
Sementara itu, PAS di Malaysia juga mengalami dinamika serupa, meskipun dengan konteks politik yang berbeda. Beberapa pembicara menilai PAS tetap mempertahankan identitas ideologisnya, namun mulai beradaptasi dengan realitas politik koalisi dan tuntutan pluralitas masyarakat Malaysia.
Diskusi juga menyinggung konsep “berdamaian dengan demokrasi” sebagai proses dialektika antara nilai normatif agama dan praktik politik modern. Peserta FGD sepakat bahwa inklusivitas menjadi kunci bagi partai Islam untuk tetap relevan di tengah masyarakat yang semakin beragam.
“Partai Islam perlu mengembangkan narasi yang lebih ramah terhadap perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, maupun pilihan politik. Ini bukan soal meninggalkan prinsip, tetapi bagaimana prinsip itu diterjemahkan secara kontekstual,” kata salah satu pemateri.
FGD berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan kritis dari peserta. Beberapa mahasiswa mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut bersifat substantif, bukan sekadar strategi elektoral. Pertanyaan ini memicu diskusi lebih lanjut mengenai konsistensi ideologi dan pragmatisme politik.
Sebagai penutup, forum ini merekomendasikan perlunya riset lanjutan mengenai transformasi partai Islam di kawasan Asia Tenggara, serta pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong wacana keislaman yang inklusif, dialogis, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ruang dialog yang produktif antara akademisi dan praktisi politik, guna merumuskan masa depan politik Islam yang lebih adaptif dan berkontribusi bagi demokrasi yang sehat.